Konsep Negara Dalam Islam
Cari Berita

Advertisement

Konsep Negara Dalam Islam

Sabtu, 23 September 2017

Foto : Penulis
Di suatu malam, saya diajak oleh teman saya untuk menikmati suasana malam sembari menikmatik kopi di sebuah kedai kopi di Yogyakarta. Saya adalah salah satu mahasiswa di UIN tertua di Indonesia: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan label Islam yang melekat padanya, tentu melahirkan pandangan masyarakat bahwa kampus ini mengajarkan tentang keislaman. Hal itu tentu saja benar, dan tidak perlu diragukan lagi. Sebab meskipun anda mengambil prodi yang tidak disertai kata Islam/syari’ah anda tetap akan mendapatkan materi keislaman. Bahkan dosen sering menganalisis permasalahan terkini dengan menggunakan teks yang berasal dari wahyu Tuhan, hal ini sejalan dengan gagasan integrasi-interkoneksi yang didengungkan oleh UIN Sunan Kalijaga.

Namun, ketika telah masuk kedalamnya, anda mungkin akan memberikan banyak kritikan mulai dari mahasiswanya atau bahkan dosen dan pejabatnya. disini saya tidak akan membicarakan tentang kampus saya melainkan ada hal lain yang lebih urgent untuk di diskusikan.

Kembali ke kedai kopi, saya duduk bersama beberapa mahasiswa ISI (institute Seni Indonesia), dengan nada curiga setelah tau bahwa saya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, salah satu dari mereka bertanya. Berarti disana diajarin tentang Khilafah dong? Tentu saya jawab dengan “Iya”. Karena saya mengartikan khilafah Islamiyyah adalah pemerintahan Islam secara Substantif, bukan secara formal dengan pemberian Label atau merek Islam. Terlebih dahulu, saya akan mengajak pada pembaca untuk berdiskusi tentang syari’ah dalam arti sempit (pembedaan dari syariah dalam arti luas).

Agar tulisan ini terfokus saya tidak perlu membahas pengertian syariah dari awal karena banyak literatur yang membahasnya. Salah satu watak hukum Islam adalah fleksibel dan luwes, karena salah satu ciri hukum Islam sendiri adalah hukum yang tidak sempit serta tidak menyulitkan sehingga hukum Islam justru akan mengantarkan manusia pada jalan kemudahan.

Umat Islam mengimani al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang wajib ditaati dalam kehidupannya, sebab al-Qur’an telah menampung segala persoalan didunia secara eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat).

Sejauh saya membaca, saya menemukan dua cara pandang dalam memahami teks (al-Qur’an dan Hadis), ada yang memahami teks secara literal atau secara makna harfiahnya sehingga apa yang dikatakan oleh teks maka itulah yang diterapkan, misalnya dalam teks dikatakan bahwa potong tangan adalah hukuman bagi pencuri maka apapun yang terjadi si pencuri tetap akan dijatuhi hukum potog tangan. Kemudian yang kedua, ada pula yang memahami teks berdasarkan substansi yang dikandung didalam teks berupa visi-ideal universal yang dimuat oleh teks sehingga teks dipahami bahwa ia akan selalu terbuka untuk dipahami kembali maksud yang hendak dicapainya berdasar pada perubahan waktu, tempat, kondisi, dan zaman.

Salah satu yang berpandangan seperti ini adalah khalifah Umar bin Khattab. Ketika ia menjadi khalifah, ia pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur’an (al-Maidah:38) bahwa hukuman bagi pencuri adalah dengan dipotong tangannya, namun, oleh karena kondisi waktu itu sedang mengalami kekeringan karena kemarau panjang maka Umar berpendapat bahwa tidaklah adil dan tidak layak jika seseorang yang terpaksa mencuri untuk mempertahankan hidupnnya dijatuhi hukum potong tangan sebagaimana yang diperintahankan dalam al-Qur’an.

Dalam kasus lain, Umar juga pernah memutuskan untuk tidak lagi memberikan harta zakat kepada muallaf seperti yang diperintahkan dalam QS al-Anfal : 60, Umar berpendapat bahwa pada mulanya pemberian zakat pada muallaf bertujuan untuk memperkokoh pondasi politik masyarakat yang Islam yang baru terbentuk serta bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada muallaf sehingga mereka tetap teguh pendiriannya pada Islam.

Namun pada masa kepemimpinannya kondisi umat Islam sudah cukup kuat sehingga tidak memerlukan kebijakan seperti itu lagi sehingga ia tidak lagi memberikan porsi zakat kepada muallaf. Maka dapat dipahami bahwa khalifah Umar dalam memahami teks lebih melihat kepada substansi yang dikandung didalam teks, Khalifah Umar bin Khattab dalam memahami teks tidak terpaku dan terikat pada makna harfiah yang dituliskan dalam teks tapi lebih melihat visi atau pesan-pesan yang dikandung dalam teks sehingga tidak memberi kesan bahwa teks adalah sesuatu yang sempit. Sebab makna yang dikandung dalam teks sangat luas dan lebih luas dari makna harfiahnya sendiri.

Contoh sederhana dari dua pandangan diatas yang dapat ditangkap dengan mudah adalah seperti hubungan antara seorang majikan dan pembantunya. Misalkan seorang pembantu sejak awal telah diberikan tugas oleh majikannya untuk menyiram bunga dihalaman setiap pukul 4 sore, maka pembantu yang melihat perintah berdasarkan pada makna harfiah dari perintah tersebut maka ia akan tetap menyiram bunga pada pukul 4 sore meskipun saat itu sedang hujan lebat, bahkan ia akan menggunakan payung untuk keluar dan menyiram bunga yang sedang diguyur oleh hujan lebat sebab ia menjalankan perintah tanpa melihat maksud yang dikandung oleh perintah menyiram bunga tadi.

Berbeda dengan orang yang memahami teks berdasarkan substansi yang ada didalamnya, dalam kasus ini, ia tentu tidak akan menyiram bunga karena maksud dari menyiram bunga adalah agar bunga menjadi segar dengan air yang disiram tersebut. Sehingga dengan adanya hujan maka ia tidak perlu lagi menyiram bunga seperti yang diperintahkan.

Dengan demikian, umat Islam dalam memahami ajaran Islam perlu memperhatikan makna substansi yang dimuat oleh teks bukan sekedar mengamalkan makna teks secara harfiah sehingga tidak mengakibatkan wajah teks menjadi kering. Dalam pengamalan ajaran Islam yang ditekankan adalah maksud dan tujuan dari pensyariatan (maqashid Syari’ah) sehingga pengamalan ajaran Islam sesuai dengan konteks yang dihadapi. Kemudian berkaitan dengan masalah khilafah Islamiyyah.

Pertama, Perlu dipahami bahwa konsep mengenai bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan dan system pemerintahan. Mengikuti pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie bentuk negara merupakan bentuk organisasi negara atau bentuk organ negara sehingga bentuk negara itu adalah pilihan antara bentuk negara Kesatuan, federal dan konfederasi. Sementara itu bentuk pemerintahan menunjukkan pada bentuk penyelenggaraan kekuasaan sehingga mengahasilkan pilihan mengenai bentuk republic dan monarki, sedangkan system pemerintahan merujuk pada system penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan dalam arti cabang kekuasaan eksekutif sehingga menghasilkan pilihan antara system pemerintahan presidensil, parlementer dan system campuran. Lalu, dari pembedaan mengenai tiga macam konsep diatas yang manakah yang termasuk dari pilihan yang dipilih oleh Islam? Yang orang-orang menyebutnya Khilafah Islamiyyah (pemerintahan Islam).

Maka seperti yang saya katakana di awal bahwa khilafah Islamiyyah harus diartikan secara substantive dalam artian yaitu negara yang mengamalkan prinsip-prinsip atau dasar-dasar dalam system politik atau pemerintahan dalam Islam, bukan di artikan sebatas pada bentuk formal sebab bisa jadi manusia “lain didepan lain dibelakang” dalam artian Islam hanya dijadikan sebagai label semata namun penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan label yang dipasang. Dalam al-Qur’an membahas segala persoalan dalam kehidupan, namun, penulis setuju dengan pendapat tokoh-tokoh seperti Ibn Taimiyah, Muhammad Abduh dan Muhammad Husain Haikal, yang berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu yang harus digunakan dalam penyelenggaraan negara, sebab Islam telah memberikan prinsip-prinsip sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Prof. Mahfud MD, prinsip-prinsip tersebut antara lain pemimpin yang adil, amanah, jujur, transparan, bermusyawarah dan melindungi Hak Asasi Manusia. Atau dalam pandangan-pandangan lain yang penulis temukan seperti Amanah, egaliter (persamaan), keadilan, dan musyawarah. Maka negara yang mengamalkan prinsip-prinsip inilah yang disebut sebagai negara khilafah Islamiyyah, yaitu negara yang menerapkan prinsip-prinsip dalam bernegara seperti yang diajarkan oleh Islam. Sehingga negara khilafah Islamiyyah dapat dimasukkan kedalam bentuk pemerintahan atau system pemerintahan manapun yang dipakai di negara-negara di dunia karena bentuk pemerintahan, system pemerintahan dan bentuk negara harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Karena konsep-konsep tersebut tidak ada yang mutlak berlaku didunia disebabkan terdapat perbedaan-perbedaan disetiap negara sehingga oleh karena adanya perbedaan-perbedaan inilah tidak dapat dimutlakkannya satu konsep yang paling terbaik.

Namun berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam, oleh karena ia berupa dasar-dasar dalam penyelenggaraan negara, maka ia mampu masuk kedalam system manapun dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam berlaku disegala jaman dan kondisi. Sehingga negara-negara baik ia negara republic, monarki, presidensiil, parlementer, hybrid, negara kesatuan, negara federal ataupun konfederasi dapat saja dikatakan sebagai negara Islam jika ia menggunakan prinsip-prinsip bernegara berdasarkan ajaran Islam seperti yang tersebut diatas.

Karena negara-negara didunia disebut negara Islam namun bentuk penyelenggaraan negaranya berbeda-beda misalnya seperti Iran dan Arab Saudi. Kedua negara ini disebut negara Islam namun menggunakan system pemerintahan yang berbeda dan bentuk pemerintahan yang berbeda.

Oleh karena itu, khilafah Islamiyyah perlu dipahami sebagai pemerintahan yang Islami, karena yang diutamakan adalah penyelenggaraan pemerintahaannya yang sesuai dengan semangat ajaran yang dibawa oleh Islam bukan sekedar memperjuangkan label formal melainkan yang harus diperjuangkan adalah proses penyelenggarannya yang harus sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. 

Penulis : Ang Rijal Amin