Wajah Buram Pendidikan di Tambora - Kabupaten Bima
Cari Berita

Advertisement

Wajah Buram Pendidikan di Tambora - Kabupaten Bima

Senin, 28 Agustus 2017

Foto : Penulis
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkompeten. Di samping itu, keanekaragaman suku, budaya dan agama menjadi sesuatu yang menambah keindahan persatuan dan kesatuan negara ini. Melirik SDM yang demikian, kita bisa melihat dari segi letak geografisnya seperti di kota-kota besar yang di timbun dengan orang-orang yang hebat dan bermodal maka pendidikan juga menjadi hal yang dilirik dan diperhatikan secara penuh oleh pemerintah.

Lain halnya ketika melihat dengan teropong teknologi canggih yang terjadi di daerah kabupaten Bima pada khususnya di kecamatan Tambora yang jauh dari hiruk pikuk dunia perkotaaan yang sumber daya alamnya melimpah namun terpencil sekaligus termarginalkan oleh sebuah sistem baik strata sosial maupun persaingan politik.

Di Tambora, terjadi perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin, pejabat dengan masyarakat biasa, dan tidak kalah mirisnya di dalam lingkup pendidikan pun demikian. Seperti lagunya bang Rhoma Irama "Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin".

Keadaan ini menambah jarak dan spasi antara PNS dengan Non PNS sehinggga ketemu dengan pejabatpun harus ada rasa kecanggungan dan hormat yang berlebihan. Mari kita melihat lebih dekat tentang pendidikan di Tambora dan perjuangan para pendidik di negeri kaya. Bangunan sekolah dikecamatan Tambora rata-rata memiliki tiga ruangan dimana satu ruangan ditempati oleh dua kelas.

Di Desa Oi Bura yang kalau saya sebut sebagai “Indonesia mini” karena keanekaragaman suku dan agama, kelas satu di gabung dengan kelas dua dan seterusnya, atap bocor, toilet ada tapi tidak difungsikan dan bahkan ada sekolah yang belum memiliki toilet, ruang perpustakaan dan ruang guru juga tidak ada sehingga murid harus dipulangkan kalau ada rapat yang mengakibatkan siswa tidak mendapatkan mata pelajaran pada jam terakhir.

Ketika dilihat dari gambaran bangunan sekolah di atas maka muncul pertanyaan kemudian, bagaimana cara guru mengajar dan mau menggunakan metode dan starategi apa untuk mengajar dan mendidik anak bangsa ini. Ditambah lagi dengan kompetensi pendidik yang terbatas serta alat dan media yang sangat minim plus guru sukarela sebagai mayoritas yang notabenenya hanya sebagai guru bantu sehingga salah seorang masyarakat sebut saja pak Rusdi asal Lombok yang bertransmigrasi ke Tambora menyebutkan bahwa “Guru Sukarela adalah rohnya pendidikan dan nyawa bagi anak-anak kami yang ada di Tambora”.

Belum lagi pergantian kurikulum dan kebijakan menteri baru Prof. Dr. Muhajir Effendy. M.Ap. tentang sekolah FULL DAY SCHOOL ajaib bin ajaib apabila di berlakukan di tanah Tambora yang secara jelas kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk sepenuhnya peserta didik Full di sekolah karena sebagian besar mereka membantu orang tuanya di pegunungan untuk biaya kehidupannya. Ibarat sang surya menyinari dunia begitupun guru yang selalu mendidik anak bangsa yang hidup di kaki gunung Tambora.

Guru yang sudah PNS mungkin masih bisa menafkahi anak istrinya tapi bagi guru sukarela yang hanya mengharap dan menunggu insentif satu kali tiga bulan dari dana BOS apakah apakah bisa menghidupi anak istrinya?. Bahkan gurupun rela menjual beras atau ayam untuk mengisi bensin motor demi memberikan ilmu kepada anak-anak kita yang belum merdeka sehingga dana BSM pun kadang-kadang harus dicukur sedikit untuk menyelamatkan guru dan siswa.

Belum lagi guru yang sudah tiga sampai sepuluh tahun mengajar bahkan puluhan tahun masih belum mendapatkan tunjangan fungsional dan Guru terpencil. Alih-alih dapat tunjangan ini dan itu, NUPTK(Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) saja tidak ada sebagai satu prasyarat untuk mendapatkan aneka tunjangan.

Mari bersama renungkan dan tanyakan dalam hati nurani kita masing-masing. Mereka guru-guru di daerah terpencil menganggap bahwa kepala sekolah adalah tumpuan mereka untuk memudahkan guru mendapatkan informasi-informasi penting tentang pendidikan dari dinas terkait dan operator sekolah, bisa dibilang hanya namanya saja karena tidak difungsikan oleh sekolah.

Para kepala sekolah sangat bergantung pada operator kecamatan baik untuk mengurus data dana BOS, BSM, dan bahkan data tentang guru dan siswa sendiri sehingga terjadi misskomunikasi dan informasi bagi guru-guru.

Kemudian kepala sekolah juga jarang hadir di sekolah dengan alasan ada pertemuan, ada rapat dengan dinas pendidikan, mengurus nasib guru-guru dan sebagainya. Padahal ketika dilihat dari paparan diatas tidak ada bukti yang mendukung. Sebaliknya guru sukarela menjadikan sekolah adalah bagian dari rumahnya.

Sugeng Purnomo, S.Pd mengungkapkan kegusarannya selama menjadi guru sukarela di SDN Tambora “SDN Tambora itu berada di wilayah yang paling terpencil di kabupaten bima, berada di lembah tambora, berada di tengah-tengah hutan tambora, untuk menuju sekolah kami, butuh usaha yg luar biasa karena selain jaraknya yang cukup jauh dari kabupaten juga jalannya ekstrem dan rusak parah, saya mengabdi sebagai guru GTT (guru tidak tetap) di SDN Tambora sudah lebih dari sembilan tahun, terlalu jauh mungkin kalau kami menginginkan di angkat menjadi PNS, kami ingin sedikit di perhatikan minimal mendapat tunjangan-tunjangan yang mestinya bisa di dapatkan oleh guru GTT, berbicara masalah persyaratan saya rasa sudah cukup, jenjang pendidikan S1, memiliki NUPTK" ungkapnya.

"Sumber insentif kami hanya didapat dari dana bos, sejumlah enam ratus ribu rupiah untuk tiga bulanya. Di SDN Tambora hanya ada satu PNS yaitu kepala sekolah jadi mutlak tanggung jawab kamilah yang berperan di SDN Tambora tersebut. Kami pernah di beri insentif dari tiga ratus ribu per tiga bulan,terus naik lima ratus per tiga bulan dan sekarang menjadi enam ratus ribu per tiga bulan. Hal ini dilakukan agar kami juga bisa lebih maksimal dalam mengajar, agar kebutuhan rumah tangga sedikit terpenuhi" tambahnya.

"KADIS DIKPORA hanya memberikan janji palsu kepada kami, tapi realisasinya tidak ada, dan semoga KADIS yang baru dapat benar-benar melihat dan peduli dengan kami. Salam kami yang berada di Lembah Tambora, nerakanya bagi orang-orang korban politik kabupaten Bima.” jelasnya.

Kemudian, hasil wawancara dengan salah seorang komite sekolah di SDN Jembatan Besi menyebutkan bahwa “komite sekolah" yang berada di kecamatan Tambora pada umumnya sudah ada dari dulu. tetapi setelah dibentuk tidak dapat berfungsi sebaagaimana mestinya.

"kami komite khususnya saya kurang difungsikan dalam beberapa poksi tugas" terang Salah satu komite sekolaaah yabg tidak mau disebutkan namanya.

Kita ambil contoh, pengajuan data siswa untuk pencairan dana BOS atau bantuan siswa miskin (BSM) harus ada tandatangan dan stempel komite. Namun fakta dilapangan tidak demikian, malah yang terjadi Kepala Sekolah dengan lincahnya dan cerdiknya meniru tanda tangan dan stempel komite tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan kami" tambaahnya.

"Setelah pencairan dana ini dan itu, komitepun tidak diberitahu juga" sesalnya.

Sungguh ironis negeri yang kaya ini. Yang menjadi pertanyaan kita kenapa komite tidak dilibatkan ketika berbicara tentang anggaran? Apakah ada hal yang dirahasiakan atau mungkinkah ada hal-hal yang dilakoni dengan atasan di tingkat kecamatan dan kabupaten sehingga di asingkan.

Karena Tambora secara geografis letaknya jauh dari kota/kabupaten Bima, maka dari segi politik Tambora adalah tempat pembuangan manusia alias Nusakambangan bagi para guru dan pejabat yang berbeda warna dan pilihan bendera politik.

Dampak yang dirasakan oleh warga tambora selaku wali murid, guru serta siswa adalah tidak hadirnya guru(korban politik) tadi disekolahnya biasanya “mereka” hanya bisa di lihat batang hidungnya pada saat mereka datang melihat kondisi wilayah dan sekolah itu. Setelah itu, hilang, lenyap, gelap, mati, namun secara administratif namanya dalam daftar hadir bulanan guru tetap ditulis hadir dan mengajar seperti guru PNS biasanya padahal tidak hadir sehingga guru sukarela dibebankan atas jam mengajar yang ditinggalkan oleh manusia bertopeng tadi. Mereka “ Guru Sukarela”jika jam mengajar PNS tadi diganti dengan uang tapi mereka tidak dapat apa-apa hanya menjadi relawan mereka (PNS KORBAN POLITIK). Kemudian, karena PNS tidak ada maka Guru-Guru Sukarela harus menanggung beban lagi menjadi guru wali kelas luar dari biasanya.

Gambaran di atas menunjukkan betapa tidak berpihaknya pendidikan di TAMBORA. Dimana pendidikan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai Pendidikan ditanah Tambora tidak memanusiakan manusia seperti cita-cita pendidikan itu sendiri.

Tanah Tambora yang dikenal dengan festival dua abadnya TAMBORA MENYAPA DUNIA seharusnya di hadirkan/dihadiahkan guru-guru asli daerah kecamatan tambora yang profesional baik dari luar kota atau luar negeri untuk disekolahkan atau diberi beasiswa supaya pendidikan tidak merosot dan terbelakang. Kapan anak-anak bangsa ini maju, berkembang dan merdeka? Dimana letak pemerataan keadilan yang dicetuskan oleh UU? Tambora atau khususnya OI BURA seyogyanya harus wajib fardu ain memiliki sekolah menengah pertama (SMP) karena disini hanya memiliki SDN saja.

Kemudian ketika setelah tamat SD, rata-rata mereka putus sekolah karena SMP jauh dari tempat tinggal, harus bayar kos-kosan, harus punya motor, belum lagi lemahnya ekonomi dan akhirnya menjadi pengangguran. Setelah itu bagi yang tidak mampu melanjutkan sekolah, mereka menikah usia muda dan jadi warga miskin atau kalau sudah dewasa merantau keluar daerah atau luar negeri yang hanya jadi BABU karena keahlian tidak ada.

Masalah ini menambah beban negara. Kami malu menjadi warga negara negeri yang kaya ini yang meminta kepada negara atau negara yang memberi kepada warga negaranya. Sama artinya sebagai bangsa pengemis.

DPR jangan hanya terus menambah gedung dan perpustakaan di kota-kota besar. Lihat mereka di ujung timur Desa OI BURA Kaki Gunung Tambora Kabupaten Bima negeri yang kaya raya penghasil Madu, Kopi unggulan yang di ekspor ke luar negeri, belum mempunyai perpustakaan dan SMPN, mereka semakin goblok dan terbelakang.

Apalagi sekarang pemerintah melalui mendikbudnya ingin menerapkan FULL DAY SCHOOL. Sebaiknya kebijakan ini dikaji dan dipikir ulang lagi, sebab kebijakan itunakan menambah renteyan masalah baru di tanah Tambora. Kurikulum pun belum tuntas apa lagi FULL DAY SCHOOL.

Andaikan berada diposisi mereka pemangku kebijakan, maka bangkit, berdiri, melangkah dan menapakkan kaki di setiap daerah yang sangat amat terpencil menjadi prioritas utama agar dapat merasakan langsung apa sebenarnya penghambat negeri yang kaya ini. Tapi siapalah mereka ”Guru-Guru Terpencil Sukarela” yang tidak bermodal dan tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Kami hanya biasa menitip harapan lewat senandung atau syair-syair puisi Eka Ilham Sang Pencerah semoga harapan itu dapat diwujudkan.

Penulis : Eka Ilham, M.Si (Ketua Umum Serikat Guru Indonesia Bima) Penulis Buku Kesaksian Puisi “Guru Itu Melawan”.