Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Bawang, Ini Pernyataan Sikap Mahasiswa Bima - Jakarta
Cari Berita

Advertisement

Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Bawang, Ini Pernyataan Sikap Mahasiswa Bima - Jakarta

Rabu, 16 Agustus 2017

Mahasiswa Bima - Jakarta didepan Kantor KPK usai melakukan aksi demonstrasi
Tahun 2016 silam, Kabupaten Bima mendapatkan bantuan dana 46 Milyar bersumber dari APBN, disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura.

Penugasan tersebut sepenuh diserahkan Kepada Bupati dalam Melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan. Dan dalam merealisasikan bantuan itu, Bupati Bima menunjuk Dinas Pertanian. Anggaran bantuan tersebut ditransfer ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sejak bulan Mei 2016.

Sebulan kemudian, pada bulan Juni dilakukan pelelangan oleh LPSE Kabupaten Bima, untuk MK I (Musim Kemarau ke-1). Pada tanggal 23 Juni di umumkan pemenangnya, yaitu PT Lasindo Bersinar. Namun, pasca kemenangan, pemerintah daerah menganggap PT tersebut bermasalah, kemudian dianulir kemenangannya.

Berselang beberapa saat, dilakukanlah tender ulang pada bulan Oktober. Lagi-lagi pemenangnya adalah PT yang sama yaitu PT yang sebelumnya dianggap bermasalah yakni Lasindo Bersinar.

Disini mulai terlihat kejanggalannya. Jika diawal dianggap masalah, mengapa kemudian bisa menang. Kuat dugaan kami, bahwa telah terjadi kongkalingkong antara Bupati Bima dengan pemilik PT dalam memenangkan PT yang telah dianggap bermasalah tersebut.

Pada tingkat pendistribusian bibit bawang merah, mestinya pembagian dilaksanakan sesuai musim. MK 1 (Musim Kemarau ke-1) berkisar antara bulan Mei-Juli dan MK 2 (Musim Kemarau ke-2) pada bulan Juli-September.

Sementara faktanya, bibit bawang tersebut didistribusikan bukan pada musimnya (lepas musim), yaitu November-Desember. Dari sini saja, negara mengalami kerugian, sebab programnya tidak berdampak baik sesuai dengan rencana negara.

Bila Bupati Bima benar-benar memikirkan kepentingan petani, mestinya pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni karena pada bulan tersebut tepat dengan musim (terakhir) tanam bawang.

Akibatnya, bibit yang telah dibagi pada November 2016 tidak bisa ditanam oleh petani. Bahkan sebagian penerima bibit tersebut kuat dugaan telah menjualnya kembali. Dalam hal ini, ada kesengajaan yang dilakukan Bupati Bima agar mendapatkan keuntungan secara pribadi dalam proyek besar ini.

Maka kami menduga Bupati Bima telah menerima suap dari kedua PT pemenang tender tersebut. Di bulan kemerdekaan ini, jangan sampai ada petani yang tak lagi merdeka atas hak nya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya serius memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk. Oleh karena itu, kami dari Aliansi Solidaritas Organisasi Mahasiswa Bima Jakarta (Asomba Jakarta) mendesak kepada KPK untuk:

1. Segera panggil dan periksa BUPATI BIMA, INDAH DHAMAYANTI PUTRI sebagai aktor utama dalam skandal mega korupsi sebesar 46 M.

2. Segera panggil dan periksa mantan Kapala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, saudara M. TAYEB yang merupakan dalang utama dalam skandal ini.

3. Segera panggil dan periksa DIRJEN HOLTIKULTURA sebagai sumber dimana anggaran itu berada. Jakarta, 15 Agustus 2017.

Korlap Aksi : Imam Mulya
Mengetahui : Ketua umum IMBI Jakarta, (Madhan Rizki). Ketua umum Forum Mahasiswa Sape Lambu Jakarta, (Fahmi Zamzami) Ketua umum Komunitas Mahasiswa Langgudu Jakarta, (Aidil Armi Muhammad).

Reporter : Syarif