Penegak Hukum yang Bermasalah Harus Dimusnahkan
Cari Berita

Advertisement

Penegak Hukum yang Bermasalah Harus Dimusnahkan

Rabu, 23 Agustus 2017

Foto : Penulis
Kejadian mengejutkan tidak hanya datang dari pelaksanaan sea games 2017 di kuala lumpur Malaysia, insiden demi insiden terjadi, mulai warna bendera merah putih yang terbalik, disusul walk outnya tim takraw perempuan Indonesia yang disinyalir wasit berat sebelah dalam memimpin jalannya pertandingan.

Aksi mengejutkan juga datang dari dalam negeri yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (21/8). Kabarnya dalam operasi tersebut ada hakim, panitera dan pemgacara yang terjaring operasi senyap itu.

OTT terhadap para penegak hukum bukan kali ini saja terjadi, tetapi sudah beberapa kali dan bahkan seolah tak ada jeranya untuk melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Dalam logika saya, jika benar yang bersangkutan terbukti melakukan suap atau sejenisnya dalam OTT tersebut, haruslah dimusnahkan, ini sudah keterlaluan, saatnya Mahkamah Agung bergerak cepat untuk menginstruksikan semua jajaran anak buahnya agar tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Atau bahkan Mahkamah Agung segera melakukan evaluasi secara terstruktur, sistematis dan massif guna merespon peristiwa itu. Karena bagaimanapun indonesia darurat keadilan, krisis integritas atas kejadian ini.

Jika tetap dibiarkan, wajar saja masyarakat kita tidak percaya dengan lembaga penegak hukum, toh keadilan adanya bukan di pengadilan, tapi ada pada rupiah dan keserakahan akan nominal. Jadi kedepannya jangan heran jika masyarakat menyelesaikan kasusnya menggunakan caranya sendiri dan tidak melalui proses peradilan.

Kejadian ini juga bukan hanya menjadi tanggungjawab kepada Pengadilan Negeri dimana OTT terjadi, tetapi menjadi tanggungjawab Mahakamh Agung pula selaku institusi pengadilan tertinggi di Republik ini.

Oleh karenanya, guna mengantisipasi tidak terjadinya kejadian serupa, maka saatnya untuk melakukan pembersihan dan evaluasi secara besar-besaran. Ini penting dilakukan mengingat penegak hukum merupakan profesi yang sensitif yang memiliki peran vital dalam menegakkan keadilan dan menjaga hukum kita sebagaimana amanah UUD 1945.

Paling tidak OTT kali ini merupakan "kado" pahit kemerdekaan indonesia, dan setidaknya pula KPK semakin menambah rekor murinya dalam pemberantasan korupsi dan menangkap oknum-oknum yang tamak akan harta.

Penulis : Alungsyah