Pendidikan Setengah Hati
Cari Berita

Advertisement

Pendidikan Setengah Hati

Jumat, 04 Agustus 2017

Foto : Penulis


Dalam kurun waktu yang lama, sistem pendidikan di Indonesia telah menganut suatu sistem sentralisasi yang berdampak pada semua aspek kebijakan termasuk salah satunya adalah aspek kebijakan pendidikan hingga ke daerah bahkan sampai di sekolah-sekolah.

Setiap kebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan di atur oleh tingkat pusat mulai dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tanpa diperkenankan untuk diperlakukan perubahan, penambahan atau pengurangan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan meskipun tidak sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal. Dengan kata lain, manajemen pendidikan Nasional yang bersifat sentralistis mendorong tertutupnya kran demokratisasi dan desentralisasi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah, sehingga terjadi uniform yang cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan (Depdiknas, 2003).

Terjadinya gerakan reformasi dan desentralisasi, termasuk dalam dunia pendidikan merupakan respon terhadap gerakan manajemen pendidikan yang bersifat sentralistik sebelumnya. Reformasi dan desentralisasi sebelumnya memberikan peluang kepada para pengelola (manajemen) pendidikan agar tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan melakukan gerakan inovatif dalam rangka memberdayakan diri dan komunitasnya secara inovatif, kreatif dan dinamis sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai lokal serta tetap mengacu pada dinamika Nasional dan perkembangan global. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan kepada semua pihak agar terlibat dalam perumusan manajemen pendidikan dalam arti luas, yang meliputi manajemen kelembagaan dan kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan dan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan local (local needs) (Jalal dan Supriadi, 2001), berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (Sonhadji, 2003). Implikasi desentralisasi tersebut adalah terjadinya perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam lingkungan pendidikan baik dalam lingkungan departemen pendidikan maupun departemen Agama yang menyangkut manajemen berbasis sekolah (school based management), kurikulum berbasis kompetensi (competency-based education) dan segala rambu-rambunya, yang menuntut pengetahuan dan ketrampilan dari para pelaku pendidikan, mulai dari pembuat kebijakan pendidikan (education policy maker) hingga pada pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan (sekolah-sekolah).

Melihat realitas dan tataran global serta kondisi nyata yang dihadapi bangsa ini, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia kita harus segera dibenahi melalui perbaikan sistem pendidikan Nasional kita. Hal ini tercermin pada penentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 secara khusus memuat mandat tentang pendidikan, utamanya yang termaktub pada Pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3 yang secara tegas disebutkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Ketiga ayat tersebut mendedahkan hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab antara warga negara (civil society) dan Negara (state). Dalam tafsir konstitusionalnya, proporsi hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan seharusnya seimbang dengan kewenangan Negara yang bertanggungjawab sebagai fasilitator, bukan diktator.

Sementara pada Pasal 31 ayat (4), dimana negara memprioritaskan anggaran 20 persen dari APBN untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional, merupakan representasi kewajiban negara sebagai penyelenggara dan penjamin efektifitas proses pendidikan bagi warga negara.

Amanat melaksanakan pendidikan tersebut merupakan representasi dari mandat “untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa”. Maka muncul pertanyaan bahwa apakah tujuan pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan oleh UU tersebut telah diterapkan? Tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mengingat kualitas Pendidikan Nasional beserta berbagai kebijakan yang melingkupinya masih jauh dari harapan masyarakat.

Pendidikan Nasional yang diamanatkan oleh UU tersebut diatas masih jauh dari harapan masyarakat, bahwa pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah yang semestinya tau kondisi sekolah dilapangan justru saat ini pengelolaanya tidak jelas.

Hal ini disebabkan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah belum mampu menerapkan konsep pendidikan dengan pemerataan baik dari sarana dan prasarananya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya, ini menunjukkan bahwa fakta dilapangan pemerintah dalam pelaksanaanyan pemerataan akses masih sangat diskriminatif, terbukti bahwa siswa yang ada di daerah terpencil masih belum bisa menikmati pendidikan yang layak sesuai amanat UU tersebut. Misalkan pemerintah daerah dalam penempatan Guru belum merata atau tidak adil, sebab guru disekolah yang dekat dengan kota numpuk karena pola penempatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak melihat analisis kebutuhan akan tetapi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berdasarkan pendekatan atau ibaratkan seperti boking tiket pesawat (siapa yang cepat itu yang dapat) artinya bagi guru- guru yang tidak mau di buang jauh-jauh dari kota maka mereka harus mengeluarkan uang di kantongnya untuk membayar penempatan itu minimal 3 sampai 5 juta. Sementara pemerintah Daerah membuka sekolah di desa-desa terutama sekolah Satu Atap (SATAP) untuk SMP. Tujuannya agar masyarakat disekitar itu tidak harus pergi jauh-jauh untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMA. Tetapi pemerintah jarang menindaklanjuti sekolah yang telah dibuka tersebut dengan membangun gedung, sebab gedung yang digunakan sebagai proses kegiatan belajar mengajar masih meminjam Gedung SD bagi SMP dan Gedung SMP bagi siswa SMA, belum lagi penempatan Guru PNS yang tidak merata sebagai tenaga pengajar pada sekolah tersebut, hanya dipenuhi oleh Guru sukarela.

Melihat kondisi seperti ini bahwa tujuan dibangunnya sekolah ini hanya untuk membagi-bagi kekuasaan bagi kepala daerah sebagai bentuk balas jasa dan ucapan terimakasih kepada para pendukungnya. Nah kalau kita mengacu pada UU Sisdiknas diatas masih jauh dari harapan padahal semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun kenyataan dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemerataan akses pendidikan masih sangat diskriminatif. Terbukti bahwa siswa yang ada di daerah daerah terutama daerah terpencil masih sulit untuk mengakses pendidikan berkualitas Karena disamping kualitas guru yang tidak memadai serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Penulis : Ardi, S.Pd.,M.Pd (Guru Pada SMAN 1 Lambitu dan Ketua 2 Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima).