Kematian Hukum Adat Di Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Kematian Hukum Adat Di Indonesia

Rabu, 09 Agustus 2017

Foto : Penulis
Eksistensi hukum adat sebagai living law di bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya.

Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisi (ongecodificeeerd) dan bersifat paksaan (dwang) mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), komplek ini disebut hukum adat (adatrecht). Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum didalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur yang timbul dari berbagai sumber (resources) seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Bekerjanya suatu sistem sesungguhnya adalah suatu proses interaksi dimana terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi antara struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah bagian dari sistem kontrol sosial. Dalam arti yang paling luas, sistem kontrol ini merupakan fungsi dari sistem hukum; semua sistem yang lainnya kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawahnya. Dengan kata lain sistem hukum berkaiatan dengan perilaku yang mengontrol. Sistem hukum semacam polisi lalu lintas resmi. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang harus atau jangan dilakukan dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.

Friedrich Carl von Savigny, dalam teorinya “hukum jiwa rakyat”, mengkontruksikan teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat harus ditemukan.

Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa. Sebab pengakuan UUD 1945 terhadap masyarakat hukum adat merupakan inti dari Pancasila. Dikatakan demikian karena Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat hukum adat Indonesia keseluruhan.

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih civil law dan common law system dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat. Kematian hukuma adat dikarenakan dalam sistem hukum pidana di indonesia bertumpu pada asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP dalam penjelsannya setiap peristiwa baru dianggap peristiwa hukum harus dicatat dalam undang-undang, ketika tidak dicatat dalam udang-undang maka itu bukanlah sebuah peristiwa pidana.

Sehingga kemudian segala macam persoalan yang tidak tercatat tapi dalam pandangan masyarakat adalah perbuatan melawan hukum. Padahal sesungguhnya kalau kita mendevinisikan pidana dalam arti yang luas adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Dari penjelasan ini bahwa, hukum yang tidak tertulis (living law) merupakan salah satu sumber hukum dan di akui di negara indonesia hanya saja belum dikodifikasi sehingga menjadi aturan hukum tertulis.

Dalam Konggres -konggres PBB mengenai "Prevention of Crime and Treatment of offenders" dan di terjemahkan dalam bahasa indonesia “Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar”, sering disinyalir bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di beberapa negara berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial.

Pada umumnya telah usang dan tidak adil (obsolete and unjust) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (out moded and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada kesenjangan (diskrepansi) dengan aspirasi masyarakat serta "tidak responsive" terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Menurut Konggres ke-V kondisi demikian merupakan factor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan. (dalam Kongres tersebut dinyatakan it was a contributing factor to the increase ofcrime') Berkaitan dengan pemberlakuan sistem nilai asing yang tidak ada kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat setempat, memiliki potensi efek krominogen. Dalam laporan Kongres ke-VI disebutkan bahwa"the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect” Dibagian lain dari laporan Kongres ke-VI, berkaitan dengan masalah "diskrepansi nilai" dinyatakan: "Seringkali, kurangnya konsistensi antara hukum dan kenyataan adalah kriminogenik, hukum yang lebih jauh telah dihapus dari perasaan dan nilai yang dianut masyarakat semakin besar kepercayaan terhadap keefektifan sistem hukum".

Pernyataan dalam Kongres PBB tersebut memang bukan berlebihan, dominasi KUHP Belanda yang menguasai seluruh praktek hukum pidana Indonesia,telah meminggirkan dan mematikan hukum pidana adat dan tidak jarang menimbulkan ketidak puasan dan perasaan tidak adil dikalangan masyarakat. Dalam bagian pidato pengukuhan guru besarnya Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa : dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-oleh hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau yang pernah ada di masyarakat, sengaja ditidurkan atau dimatikan".Untuk memenuhi kebutuhan akan cita susila, hukum dan keadilan masyarakat dalam operasionalisasi hukum pidana di Indonesia, upaya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai hukum pidana yang hidup dalam masyarakat adalah kebutuhan yang tidak terelakkan. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah membangkitkan kembali "batang terandam", maksudnya yaitu mengangkat nilai-nilai hukum yang hidup. Meskipun KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal merupakan hukum positif yang berlaku dalam menyelesaiakan segala perkara pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis, juga mendapat tempat dalam arti dipraktekkan dan dipakai penyelesian dalam menangani pelanggaran tindak pidana adat, meskipun tidak berkembang.

Dalam kaitan ini dapat kita lihat bahwa, kebutuhan akan cita moral, susila dan nilai-nilai keadilan dari masyarakat yang bersumber dari sistem nilainya sendiri merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dari kajian komprehensif dapat di inventarisir adanya 3 (tiga) pintu untuk mengangkat, mengembangkan dan menggali nilai-nilai hukum pidana adat sebagi intrumen pelembagaan hukum pidana adat, dalam kehidupan hukum di Indonesia, Ketiga jalur tersebut adalah melalui jalur peradilan, jalur legisiasi dan jalur akademik. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Sususnan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasa (asas legalitas formal. Pen) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan." Sedangkan Pasal 1 ayat (4) berbunyi "berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa." Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perfuasann asas legalitas, yaitu disamping asas legalitas formil (Pasal 1 ayat (1) konsep) diakui juga asas legalitas materiil, yang bersumber dari ketentuan hukum yang hidup (the livinglaw) sebagai landasan hukum. Diakuinya hukum pidana adat tersebut sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, baik dalam fungsinya yang positif maupun negatif.

Dalam fungsinya yang positif, suatu perbuatan dianggap tetap menjadi suatu tindak pidana meskipun tidak nyata diancam dengan pidana oleh undang-undang, asalkan menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal ini hukum pidana adat menjadi sumber hukum yang positif.

Hampir semua para pakar dapat digolongkan pro dianutnya asas legalitas, dan khusus untuk Indonesia, tapi ada juga sebagian yang mengkritik atau tidak setuju seperti seorang penulis, yaitu Utrecht yang keberatan dianutnya asas tersebut di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (strafwaardig) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. Menurut pendapat Andi Hamzah, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilemma, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, dan menurut pendapat Andi Hamzah tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antara adat berbagai suku bangsa, tetapi dilihat dari segi yang lain, yaitu kepastian hokum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu.

Lagipula sebagai Negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.

Penulis : Harmoko (Demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Bima).