Anomali Partai Politik
Cari Berita

Advertisement

Anomali Partai Politik

Minggu, 27 Agustus 2017

Foto : Penulis
Sederhananya, asumsi dalam praktek Partai politik merupakan sekedar alat dalam menempati jabatan pemerintahan atau kendaraan menuju kursi parlemen maupun eksekutif dalam sistem pemerintahan kekinian (pemahaman dangkal). Menjadi sebuah rahasia umum bahwa parpol adalah tempat bersemedi yang sangat memanjakan para aktor aktor politik pragmatis.

Dewasa ini, partai politik berkonversi menjadi sekumpulan kepentingan elit ekslusif yang memanfaatkan rakyat sebagai obyek pemenuhan keserakahan. Rakyat adalah legitimasi kepentingan para aktor politik. Sehingga tidak berlebihan, kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin pudar.

Janji adalah senjata ampuh dalam beradu akting di atas panggung rakyat. Sampai rakyat mulai pesimis dan acuh untuk ikut andil dalam proses perputaran roda demokrasi nasional. Alasan paling mendasar ialah rakyat sudah muak dengan drama para aktor politik yang menggunakan skenario membosankan yang diulang berkali kali.

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam percaturan politik nasional, sejatinya parpol adalah perpanjangan tangan dari rakyat, penyambung lidah rakyat, jembatan yang menghubungkan rakyat dengan penguasa, instrumen interaksi rakyat dan Pemerintah. Singkatnya, partai politik adalah gudang yang menampung aspirasi rakyat, lalu kemudian diteruskan kepada pihak pihak yang berkewajiban.

Beberapa waktu belakangan ini, percaturan perpolitikan nasional tengah memasuki intesitas yang memanas, pasca penetapan nama nama besar kader kader parpol yang di jerat berbagai kasus korupsi. Mulai dari kasus BLBI (Bantuan Liquiditas Bank Indonesia), mega proyek e-KTP, pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang menjerat nama nama besar para pimpinan partai politik, dan kasus kasus serupa lainnya, baik yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sekalipun. Kabar korupsi hampir setiap hari mengisi berita Televisi, Surat kabar, berita konvensional maupun online.

Data yang di akumulasi oleh ICW mengisyaratkan tidak sedikit pejabat negara yang terjerat kasus korupsi berasal dari kader partai politik. Hal demikian menjurus pada pertanyaan, ada apa dengan partai politik ?. Kaderisasi dan struktur kelembagaan parpol yang serampangan adalah setidaknya jawaban yang paling mendekati.

Suasana perdebatan di parlemen masih terasa menyisahkan pertanyaan publik,
mengenai sistem pimilu ideal yang berkorelasi dengan kondisi perpolitikan
nasional kontemporer. pro dan kontra antara fraksi tak kunjung menemukan
benang merah dalam mencari sistem pemilu terbaik untuk Indonesia saat ini.
Perdebatan yang berkepanjangan antara Fraksi partai politik di parlemen
seharusnya memberikan cukup bukti bahwa partai politik sedang saling serang
menyerserang kepentingan, seutuhnya bukan kepentingin rakyat semata,
melainkan yang paling di prioritas adalah kepentingan kelompok maupun
golongan tertentu.

Trust rakyat terhadap parpol
Melihat anomali partai politik dewasa ini, mustahil rasanya menemukan sistem
yang ideal dalam menjawab PR demokrasi kekinian. Sistem Pemilu terbuka, atau
sistem pemilu tertutup maupun sistem pemilu terbuka terbatas bukanlah
jawaban yang tepat ditengah menurunnya kepercayaan rakyat terhadap partai
politik. Hemat penulis, sistem apapun yang hendak di terapkan akan baik
ditengah partisipasi dan kepercayaan rakyat yang tinggi terhadap para aktor
politik yang berlaga. Sebaik baiknya sistem adalah partisipasi penuh dari rakyat
dan Trust rakyat terhadap pemangku amanah atau jabatan dari rakyat.

Tradisi obral janji
Anomali yang kemudian membekas di hati rakyat ialah partai politik hanyalah
instansi yang ramai menjelang dan pada saat pemilu berlangsung, sehabis
pemilu rakyat di tinggalkan bersamaan sepenggal janji yang semu, hingga
penulis teringat pada pepatah lama "habis manis sepah di buang" pepatah ini
sangat relevan menggambarkan kondisi parpol dan rakyat saat ini.

problem perkaderan parpol
Eksistensi ataupun ketenaran masih menjadi kualifikasi utama dalam perekrutan kader partai politik. Hingga tidak heran, artis artis yang sama sekali tidak memiliki basic pemahaman terhadap politik marak banting setir menjadi politikus dadakan. Mengandalkan popularitas semata bukan kapabilitas yang mempuni.
Proses kaderisasi yang formalitas menjadi pelengkap problem perkaderan parpol,
asal asalan dan terkesan serampangan. Loyalitas kader terhadap ideologi partai
menjadi jauh panggang dari kata ideal.

Problem kelembagaan parpol
Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik internal parpol begitu masif terjadi,
akibatnya ancaman perpecahan selalu menghantui perpolitikan. Konflik yang
berkepanjangan di internal parpol mengindikasikan sistem kelembagaan parpol belum berjalan maksimal, dan belum tertata rapi secara struktural kelembagaan.
Akibatnya, parpol terkutak pada perselihan internal yang berkepanjangan yang
sarat akan kepentingan perorang dan kelompok tertentu. Walhasil partai politik
membuang buang waktu banyak dan mengabaikan aspirasi rakyat.

Beberapa problem tersebut diatas, sangat relevan mengasumsikan kejanggalan
atau pun abnormal Perpolitikan yang di dasari dari anomali partai politik,
menyeruaknya parpol pasca reformasi menjamur bagai di musim hujan namun
belum mampu memberikan kontribusi real untuk pemenuhan hak rakyat
Indonesia.

Mengutip pernyataan dari salah pimpinan partai politik dengan pidato pembara
bagai api yang menyala disaat hujan, tentang "Restorasi Indonesia". Hemat
penulis, Restorasi Indonesia akan berhasil jikalau terlebih Partai politik yang
harus di Restorasi dahulu. Slogan "Restorasi Parpol" dari sekarang kita
kampanyekan dengan masif.

Restorasi sistem internal parpol adalah satu keharusan menuju Restorasi
Indonesia. Perbaikan sistem kaderasi dari rekrutmen sampai pada
pendistribusian kader yang menempati jabatan tertentu dalam Pemerintahan.
Tak lupa, perbaikan sistem kelembagaan partai politik menjadi faktor pendukung
berjalan mulusnya Restorasi Parpol. Kejelasan aturan yang diatur dalam
anggaran dasar partai harus mampu menjawab jika terjadi perselihan di internal. Aturan harus lebih tinggi dari pada kepentingan kegemoni perorang yang takut akan kehilangan status quo.


Penulis : Asrizal (Koordinator Bidang Kajian Ilmiah Kepma Bima Yogyakarta).