Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP, Tidak Harus Mundur Dari DPR RI
Cari Berita

Advertisement

Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP, Tidak Harus Mundur Dari DPR RI

Selasa, 18 Juli 2017

Foto : Alungsyah
Indikatorbima.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua DPR ‎sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada hari Senin 17 juli 2017. Sekalipun Setiya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada kewajiban hukum untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI. Selasa, (18/7/17).

Alungsyah, Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang mengatakan bahwa, dengan ditetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, tidak ada kewajiban hukum yang mengaturnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan DPR RI. 

"Menurut saya Setya Novanto maju terus pimpin DPR RI, karena pijakannya diatas rel hukum, bukan atas desakan dan lain sebagainya" tuturnya kepada Indikator bima.

Alungsyah mengatakan bahwa, persepsi tentang seseorang atau sekelompok orang yang mengatakan seorang pejabat Negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus mundur dari jabatannya bukanlah kewajiban hukum.

"Kita harus luruskan persepsi yang mengatakan kalau sudah tersangka harus mundur, itu bukan kewajiban hukum kok, lagi pula kita harus hormati proses hukum yang berlangsung" terangnya.

"Selain itu juga apa yang dituduhkan terhadapnya belum tentu juga benar adanya, karena prosesnya masih panjang dan disanalah ada asas praduga tak bersalah" tambahnya.

Lebih lanjut, Alungsyah menjelaskan bahwa, Setya Novanto harus punya tiga (3) alasan hukum untuk dapat mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI. Di antaranya, jika ingin memberhentikan Setya Novanto maka, semua pihak harus bersabar untuk menunggu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Mundur atau berhenti tidaknya pimpinan DPR dari jabatannya itu ada tiga alasan pertama, meninggal dunia, kedua, mengundurkan diri dan ketiga, diberhentikan" jelasnya.

"Terdapat setidaknya tujuh kondisi kenapa dia harus berhenti atau mundur salah satunya ialah harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu oleh putusan pengadilan, itupun harus berkekuatan tetap Sebagaimana diatur dalam UU MD3 pasal 87 jo Pasal 34 pertatib Nomor 1 Tahun 2014." tambahnya.

Alungsyah juga berharap kepada setiap warga Negara untuk dapat menjunjung tinggi norma-norma hukum dengan tunduk dan patuh pada ketentuan hukum itu sendiri.

Sebab,Secara hukum tidak ada kewajiban hukum bagi siapapun untuk memberhentikan Setya Novanto dari anggota maupun dari jabatannya sebagai Pimpinan DPR RI. hal tersebut bisa dilihat dari peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, khusunya pasal 18, disana jelas mengatakan bahwa menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum dan khusus, jadi bukan didasarkan pada statusnya sebagai tersangka.

"Sebagai orang yang hidup di negara hukum maka, kita harus hormati proses hukum yang ada, kalau normanya sudah jelas saya rasa semua harus tunduk dan patuh pada norma itu, jangan semata-mata ini isu korupsi lalu kita mengaburkan akal sehat kita dalam melihat persoalan" tutup Alungsyah.

Diketahui, Setya Novanto di sangka atau di duga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta : Furkan, S.A