Persekusi Potret Gagal Revolusi Mental
Cari Berita

Advertisement

Persekusi Potret Gagal Revolusi Mental

Minggu, 30 Juli 2017

Foto : Penulis dari kiri urutan kedua
Semenjak Pilgub DKI Jakarta 2017 bulan lalu berlangsung yang konon para pengamat politik mengatakan bahwa pertempuran politik untuk merebut kursi satu DKI seperti Pilgub rasa Pilpres kini telah usai. Namun nampaknya membawa efek yang luar biasa pada tatanan dalam berbangsa dan bernegara belumlah usai, salah satu faktornya beberapa bulan belakangan ini sering kita mendengarkan istilah persekusi. Bahwa tindakan ini mampu mengoyak nilai sendi keutuhan bangsa dalam bermasyarakat, eskalasi persekusi kian hari kian meningkat terutama hal ini di dasari oleh faktor-faktor lain seperti tidak bijaknya dalam menyikapi isu-isu yang berada di media sosial yang tentu keakuratan kebenarannya patut di pertanyakan.

Maraknya persekusi yang terjadi di berbagai tempat merupakan hal yang sangat menghkawatirkan sehingga amat sangat di sayangkan bila hal mendasar ini terus berlarut.

Istilah persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang di definisikan di statute Roma Mahkamah internasional.

Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi. (wikepedia.org.com) persekusi atau kata lain bisa di maksudkan sebagai tindakan yang di lakukan secara sewenang-wenang oleh pihak manapun. dan jika harus di telaah lebih dalam persekusi tidak mempunyai definisi baku.siapapun bisa di sasar oleh tindakan tersebut.

Menurut sudut pandang penulis penting untuk di telaah lebih dalam titik awal atau akar akibat dari tindakan tersebut. karena dampak dan akibat yang di timbulkan sangat mencidrai nilai-nilai dasar ideologi bangsa. persekusi merupakan istilah asing oleh masyarakat indonesia bahkan juga di kalangan para civitas akademik.

Terlepas dari pemahaman tersebut fenomena persekusi menarik perhatian kita semua bahwa atas adanya persekusi memberikan ruang evaluasi terhadap pemerintah bahwa ada persoalan mendasar yang harus di selsaikan bukan sebaliknya saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab tetapi dalam hal ini negara harus hadir untuk memecahkan problem mendasar ini agar mampu memberikan rasa aman pada warga negaranya.

Hukum tidak mengenal istilah persekusi umumnya hanya di pahami sebagai pola tindakan sewenang-wenang (main hakim sendiri) yang di lakukan oleh individu atau kelompok, lembaga tertentu atas kesepakatan bersama yang tidak di dasarkan pada suatu bentuk mekanisme hukum. hal ini tidak terlepas dari suatu akibat dari tidak berjalannya fungsi nilai ideologi bangsa seperti pendidkan karakter bagi bangsa dan generasi kedepannya. yang konsep seutunya dalam mendidik anak bangsa dan generasi kedepan sudah ada jauh-jauh hari dalam konsep idelogi Pancasila hanya kita yang tidak bisa memahami ataukah sengaja di abaikan.

Fenomena ini merupaka suatu tanda bahwa kita sebagai bangsa Indonesia belum dewasa meskipun sudah hampir 73 Tahun mardeka. salah satu faktor yang mempengaruhi akibat dari tidak ketidakdewasaan tersebut adalah wajah perpolitikan di Indonesia yang lebih pada kekuasaan semata yang di bungkus dengan nama kepentingan rakyat sehingga memberikan efek pendidikan politik yang tidak mencerminkan pada kepentingan rakyat yang akhirnya timbullah politik kekuasaan sehingga agama, suku, ras menjadi isu sentral wajah perpolitikan Indonesia. hingga ada kebencian antar satu sama lain tentu hal semacam ini yang tidak kita iginkan.

Akibat dari tindakan tersebut tidak lepas dari gagalnya Pemerintah dalam memberikan pendididkan, edukasi pada semua warga negara Indonesia terutama pada kaum mudah generasi penerus bangsa serta masyarakat khususnya. sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam bernegara gagal tidak sejalan dengan apa yang menjadi amanat konstitusi.

Menolak lupa janji rezim presiden jokowi dan JK dalam membangun karakter bangsa yang terdidik melalui pendidikan karakter atau yang disebut dengan “istilah Revolusi mental”.( versi Jkwi & Jk ) Namun bila di cermati konsep Revolusi mental yang di inginkan oleh rezim Jokowi dan JK tidak terbangun suatu konsep yang utuh. dan tidak matang pada tahap pelaksanaanya. bukan suatu jawaban yang tepat bila pemerintah dalam hal ini membuat suatu bentuk badan pemantapan Pancasila yang tugas serta fungsinya mensosialisasikan Pancasila dan mengimplentasi nilai Pancasila ke masyarakat serta kepada tunas bangsa ini yang sampe sekarangpun belum bisa dirasakan manfaatnya.

Ketika negara di hadapkan dengan suatu permasalahan yang tak mampu untuk di selsaikan dan tak dapat memberikan jawaban atas masalah yang di hadapi bangsa saat ini. dapat di maknai suatu bentuk kegagalan pemerintah dalam membangun karakter masyarakat sesui dengan yang di cita-citakan dalam konstitusi. dan sekarang generasi bangsa di hadapakan dengan krisis moral yang sangat tinggi.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebh optimal hadir dalam melihat fenomena yang terjadi. sehingga terjadi hal yang tidak inginkan dan tidak terjadi potret ketimpangan krisis moral hingga adanya persekusi. dan juga mental revolusi yang di inginkan bapak Presiden terhormat Jokowi Dodo berjalan sesuai yang di cita-citakan dan tidak hanya bagaikan angan kosong yang terkonsep di ruang debat publik. Agar kita semua melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat dan tunas mudah yang beradap dan bermartabat selalu menjujung tinggi nilai-nilai dan cita bangsa.

Penulsi : Aswad Husairi