Perpu Tentang Ormas; Arogansi dan Penghianatan Kepada Mahasiswa
Cari Berita

Advertisement

Perpu Tentang Ormas; Arogansi dan Penghianatan Kepada Mahasiswa

Kamis, 13 Juli 2017

Foto : Penulis
Sudah 19 (sembilan belas) tahun lamanya kita merasakan Indonesia pasca reformasi, cerita sebelum reformasi telah menjadi sejarah yang terdokumentasi bagi memori yang melewatinya serta menjadi catatan penting sejarah bangsa.

Era orde lama dan orde baru begitu kental nuansa otoritariannya, padahal propaganda demokrasi sesungguhnya sudah dimulai era presiden pertama Seokarno, namun saat itu demokrasi masih menjadi selera penguasa, pun demikian di era soeharto, mengkritik jadi bencana bagi rakyat. Tidak ada tempat untuk berfikir bebas, pun menyuarakannya semua dilarang , dibubarkan dan ditangkap apalagi membentuk perkumpulan (organisasi) kritis. Padahal esensi dari demokrasi adalah kemerdekaan berfikir, yang termanifestasi oleh kebebasan berpendapat (kritis) dan menyatukan pendapat (berserikat).

Mei 1998 adalah waktu dimana sebagian besar rakyat sebelum reformasi mengimpikannya dari bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun sebelumnya. Pasca mundurnya Soeharto dari Presiden Republik Indonesia (era reformasi) pemerintah telah mengamandemen UUD NRI 1945 sampai 4 (empat) tahap atau yang oleh masyarakat sekarang dikenal 4 (empat) kali dalam waktu yang relatif singkat yakni 1999-2002.

Sekelas Undang-Undang Dasar (konstitusi) sebuah negara berdaulat hal itu mengindikasikan adanya turbulensi dalam menentukan arah bangsa ini. Dari segi ketatanegaraan, peristiwa itu mengindikasikan konstalasi ketatanegaraan yang cukup alot.

Amandemen UUD NRI 1945 akhirnya menghasilkan Pasal 28 sampai Pasal 28 J UUD 1945 yang kini jadi tameng kuat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan semua idenya dalam dunia nyata. Sejarah politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia telah menerangkan betapa panjang, alot serta banyaknya pengorbanan demi adanya perlindungan bagi Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya adalah kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat.

Mahasiswa, Sebelum Mei 1998 di kampus-kampus diseluruh daerah di Indonesia tengah mengalami konstalasi yang alot yakni antara tugas akademik (kuliah) yang super repot dan persoalan bangsa yang kian hari kian buruk, pemberlakuan NKK/BKK dan sederet persoalan perguruan tinggi lainnya. Persoalan yang banyak ternyata tidak membuat mahasiswa surut semangatnya dalam melanjutkan agenda reformasi untuk bangsa ini. Justru konsolidasi dimulai di kampus-kampus, berlanjut ketingkat organisasi kepemudaan, gerakan sistematis dan masif mahasiswa seluruh Indonesia.

Dulu Sulit bagi mahasiswa untuk berdiskusi bebas dan berkelompok seperti sekarang ini, untuk berkumpul saja harus diam-diam apalagi berdiskusi persoalan bangsa. Mahasiswa menjadi tokoh sekaligus eksekutor paling penting dalam proses menuju reformasi. Pasca reformasi kita baru mulai merasakan hembusan angin kemerdekaan yang saya maksud (Hak Asasi Manusia), walau kadang anginnya berhembus terlalu kencang. Tapi tetap kita telah menikmati kebebasan yang dulu sejak era Indonesia belum merdeka secara de facto dan de jure diimpikan yakni kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat (antara suka maupun tidak) pada siapapun termasuk pemerintah, berkumpul lalu melakukan diskusi, membentuk dan berproses di organisasi kapanpun dan hampir dimanapun.

Sejarah telah mencatat bahwa generasi mahasiswa saat itu memiliki peran penting, serta strategis, maka generasi mahasiswa sekarang harus menjaga api agar tetap menyala. Kini Jokowi telah terbitkan Perpu No 2 tahun 2017 tentang Ormas, yang isinya mengatur pembubaran ormas oleh pemerintah tanpa melalui pengadilan, padahal undang-undang ormas sebelumnya terdapat mekanisme melalui pengadilan. 

Kewengan menerbitkan perpu memang ada pada presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yakni dalam "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Presiden dalam menetapkan Perpu perlu memiliki pertimbangan. Tentu sebagai presiden seyogyanya telah ada pertimbangan matang. Lalu apa pertimbangannya? Kepentingan untuk keutuhan NKRI kah? dimanakah kondisi bangsa yang sedang genting? sehingga perpu no 2 tahun 2017 tentang ormas harus ditetapkan.

Dalam teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica) Montesqiu memisahkan kekuasaan dalam 3 (tiga) cabang yakni (1) legislatif (pembentuk undang-undang), (2) eksekutif (pelaksana undang-undang), (3) Yudikatif (badan peradilan/mempertahankan, menjaga keberlakuan undang-undang). Dalam membentuk undang-undang terdapat pertimbangan politik dari legislatif, sedangkan presiden dapat menggunakan pertimbangan politik dalam menjalankan undang-undang. Sementara di yudikatif (peradilan) hanya ada pertimbangan hukum sebagaimana harus terpenuhinya unsur materiil dan formil, tidak bercampur aduk tapi murni pertimbangan hukum.

Sementara Sistem hukum Indonesia telah memodifikasi dari pemisahan kekuasaan (separation of power) ke pembagian kekuasaan (distributif of power) artinya Indonesia menganut sistem Chek and Balances atau tidak ada satu kekuasaan yang absolut (absolut of power).

Perppu no 2 tahun 2017 itu menghilangkan mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas, artinya pembubaran ormas tergantung selera kekuasaan (presiden) dan bukan tidak mungkin pembubaran bisa saja dilakukan kapanpun dimanapun pada ormas manapun, bahkan pada ormas yang kritis pada pemerintah atau apabila dikaji secara politik, bisa jadi ini prakondisi untuk menggebosi ormas yang berpotensi jadi batu sandungan dalam pemilu 2019. Monopoli kekuasaan adalah ciri dari kepemimpinan otoritarian.

Model kepemimpinan Jokowi sangat arogan karena mengesampingkan pertimbangan legislatif bahkan peran yudikatif, semakin parah karena Perpu menimbulkan kebingungan bagi rakyat untuk mengetahui kegentingan, seolah-olah pemerintah ingin menghadapi sendiri kegentingan yang terjadi pada bangsa ini.

Seperti ulasan saya sebelumnya, Mahasiswa memiliki peran penting serta strategis dalam meletusnya reformasi. Apabila semangat dan hasil reformasi justru kontraproduktif dengan cara pemimpin (presiden) sekarang, maka sebagai generasi mahasiswa, perlawanan itu harus digalakan dan dimulai, sebab Jokowi bukan hanya telah menghianati reformasi, tetapi lebih amat besar menghianati "mahasiswa" sebagai generasi penerus (Iron Of Stock) bangsa ini.

Penulis : Andi Kurniawan (Mahasiswa Fakultas Hukum Unram)