Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 Membahayakan Masa Depan Demokrasi
Cari Berita

Advertisement

Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 Membahayakan Masa Depan Demokrasi

Sabtu, 15 Juli 2017

Foto : Alunsyah, SH. 
Indikatorbima.com - Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.  Atas terbitnya Perppu tersebut banyak menuai kontra, Salah satunya datang dari Alungsyah, Praktisi/pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan bahwa terbitnya perppu tersebut, dapat mengancam masa depan demokrasi serta bertentangan dengan konstitusi. (15/7/17).

"Ini mengancam masa depan demokrasi kita dan otomatis juga telah bertentangan dengan konstitusi Di satu sisi dengan terbitnya perppu itu pembubaran ormas makin mudah dilakukan, karena tolak ukur ormas bertentangan dengan pancasila atau lainnya hanyalah subjektif pemerintah, apalagi tegurannya hanya satu kali" terangnya kepada Indikator Bima.

Terkait keberadaan Perpu tersebut, Alungsyah mengatakan bahwa perpu yang di terbitkan oleh pemerintah itu dapat berubah menjadi undang-undang apabila disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , namun jika tidak disetujui oleh DPR maka Perpu itu akan dinyatakan tidak berlaku.

"Tinggal bagaimana nantinya nasib perppu tersebut apakah di amin-in oleh DPR atau tidak, kalau di amin-in oleh DPR, maka otomatis pula perppu tersebut akan berubah menjadi UU, namun kalaupun tidak di setujui oleh DPR, maka lenyaplah sudah Perppu itu" katanya.

Lebih lanjut, Alungsyah mengatakan bahwa langkah terbaik untuk menanggapi keberadaan perpu tersebut adalah dengan cara mengajukan uji materil ke Mahakma Konstitusi (MK). Ia juga meyakini bahwa MK akan mengabulkan permohonan si pemohon.

"Jadi menurut saya, langkah yang paling tepat ialah harus dilakukan uji materil terhadap perppu itu ke MK, agar MK memutus normanya bertentangan atau tidak. Dan saya yakin MK akan mengabulkan itu" tutup Alung

Pewarta : Furkan S.A