Peringati Jalijul IDOLA (Janji Lima Juli Pemindahan Kantor PemKab. Bima)
Cari Berita

Advertisement

Peringati Jalijul IDOLA (Janji Lima Juli Pemindahan Kantor PemKab. Bima)

Jumat, 07 Juli 2017

Penulis
Janji adalah hutang, adalah seruan pepatah untuk kita dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran.

Sekarang, masyarakat Kabupaten Bima ingin menagih janji dari pemimpinnya. Janji yang harus dilunasi oleh pasangan IDOLA (Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer) rakyat itu ialah, (pemindahan Kantor Pemerintah Kabupaten Bima) yang sekarang berada di Kota Bima, sebelumnya dijanjikan akan dipindahkan ke wilayah Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Woha, pada tanggal 5 Juli 2017 ini.

Masyarakat pada awalnya menyambut dengan senang hati dengan target waktu pemindahan Ibu Kota yang disuarakan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita dihadapi dengan realita bahwa, Kantor Pemerintah kabupaten Bima yang berlokasi di Desa Penapali, Kecamatan Woha sampai saat ini belum mencapai final pembangunan, dan kalau diamati, kantor tersebut tidak layak untuk beroperasi, sebab fasilitas masih sangat kurang memadai untuk sekelas kantor Pemkab, dan wajah kantor masih terlihat kusam, ditambah pagar keliling belum ada, serta lapangan atau halamannya yang terlihat gersang.

Jika kondisi wilayah kantor seperti itu, kenyamanan dan keamanan pegawai tidak ada, dan efektivitas ketika bekerjapun cenderung akan menurun.

Tanggal 5 Juli 2017 pun ditandai dengan hari jadi Bima Ke-377. Hari akbar ini dirayakan oleh seluruh kalangan masyarakat Bima lewat Pawai Budaya setiap tahunnya. Masyarakat Bima sangat berbahagia dihari yang penuh kemenangan ini, dan sekaligus terpukul karena pemimpinnya tidak mampu menepati janji.

Hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Janji yang kontraproduktif akan mengakibatkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat. Selain itu, citra negatif pemerintah kian semakin tinggi di mata rakyat, tidak jarang berdampaknya pada lahirnya kaum oposisi yang akan selalu menentang segala kebijakan pemerintah yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan-tindakan anarkisme.

Pemerintah Kabupaten Bima sekarang, harus menguras pikiran dan menemukan cara untuk mengurangi kekecewaan masyarakat mengenai janji pemindahan Ibu Kota ini. Namun, bukan cara yang bertele-tele sehingga masyarakat akan semakin jengkel terhadap sikap pemerintah.

Rencananya diberitakan, pada 10 Juli nanti akan ada aksi massa dari masyarakat Bima mengenai pemindahan Ibu Kota. Pada kesempatan itu, pemerintah diharapkan mendengar suara-suara harapan rakyat. Akan lebih baik lagi jika pemerintah langsung turun di jalan untuk menemui dan berbicara langsung dengan para demonstran dan memahami aspirasi dari rakyatnya. Sehingga adanya ikatan emosional anatara pemimpin dan yang dipimpin. Tetapi, sudah jarang kita melihat pemimpin yang berhati mulia seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Naisihin Masha, kita hanya punya penguasa bukan pemimpin. Bedanya sederhana.

Pemimpin itu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri dan keluarganya. Jika kita melihat ada orang teriak rakyat, tapi keluarganya berjejer jadi pejabat maka kita sudah bisa menilai, dia bukan pemimpin, tapi penguasa.

Kita masyarakat Kabupateb Bima menaruh harapan besar terhadap pemimpin yang terpilih lewat cara demokrasi ini. Semoga pemimpin Kabupaten Bima benar-benar tulus menjadi pemimpin, bukan menjadi penguasa yang hanya bisa memberikan wacana tapi tidak memberikan teladan, seperti yang dikatakan oleh Nasihin Masha.

Pemindahan Kantor Pemerintah kabupaten Bima memang akan sangat berdampak postif bagi kelangsungan hidup masyrakat yang berada di sekitarnya.

Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika hidup di tengah-tengah pusat pemerintahan. Pada bidang ekonomi, penghasilan masyarakat akan bertambah karena membuka usaha atau dagangan untuk pegawai-pegawai kantor yang bekerja. Namun, Pemerintah kabupaten Bima terlalu terburu-buru menjajikan pemindahan Ibu Kota.

Seharusnya pemerintah kabupaten Memikirkan dua kali jika ingin menjajikan mengenai pembangunan, apalagi tentang pemindahan pusat pemerintahan.

Penulis : Dwi Alam Ananami Putra