Pengujian Perppu Bukanlah Kewenangan MK, Karenanya Haruslah Ditolak
Cari Berita

Advertisement

Pengujian Perppu Bukanlah Kewenangan MK, Karenanya Haruslah Ditolak

Rabu, 26 Juli 2017

Foto : Alungsyah
Akhir-akhir ini Publik ramai dibuatnya dengan diterbitkannya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang sebelumnya kurang lebih dianggap pemerintah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kondisi sekarang. Oleh karenanya sudah sepantasnya untuk dilakukan perubahan. Adapun Perubahan yang dimaksud ialah merupakan kewenangan absolut atau hak prerogratif Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD  1945 yang menyatakan bahwa: “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai penganti Undang-undang” . Dari bunyi pasal tesebut diatas, jelas Perppu memiliki kriteria kapan harus dikeluarkan dan dalam kondisi apa Perppu harus ada, ini juga sebelumnya telah di konfirmasi oleh Putusan Makamah Konstitusi.

Namun terlepas dari itu semua, setidaknya Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan perdebatan di ruang publik. Pro kontra dimana-mana dan bahkan pemerintah dianggap bertindak otoriter dikarenakan substansi Perppu itu bermasalah dan bertentangan dengan UUD 1945. Hanya saja untuk membongkar pertanyaan, apakah Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak ialah dengan cara mengujinya ke Mahkamah Konstitusi? lalu pertanyaan lanjutannya ialah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap norma yang terdapat dalam Perppu, walaupun norma itu bertentangan dengan UUD 1945 sekalipun?

Menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah, tetapi kita harus temukan apa yang menjadi dasar penguat secara rasional didasarkan atas aturan yang mengaturnya (original intent).

Perlu disadari pro kontra terkait dengan pengujian Perppu ke Mahkamah Konstitusi sudah terjadi sejak lama, bahkan para pakar hukum pun terbelah pendapat dalam memaknainya. Sehingga dalam beberapa kesempatan Mahkamah Konstitusi pernah dan menerima Perppu sebagai kewenangannya.

Namun, dalam hemat saya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhahap Perppu, walaupun materi muatannya sama seperti undang-undang. Perppu bukanlah undang-undang, atas dasar apapun itu Perppu tetaplah Perppu, lagi pula, Perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut. Jadi, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perppu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas di DPR dan disetujui jadi undang-undang. pada saat itu pula Mahkamah Konstitusi berwenang.

Lebih jauh lagi bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi haruslah dimaknai secara limitatif, dalam artian bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tak lain dari selain yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Sebagai pengigat pula, original intent dan tafsir gramatikal dari Pasal 22 UUD 1945 sungguh tidaklah dapat dikesampingkan. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut sangat jelas hanya menyebut undang-undang dan tidak menyebut Perppu.

Dilihat secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda pengaturan antara Undang-Undang dan Perppu, undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Selain itu juga, Perppu dibuat berdasarkan hak subjektif Presiden, karenanya legislatif review-lah yang menjadi pilihan. Kalaupun Perppu “dipaksakan” masuk sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan mengunakan dasar sosiologis dan teleologis sebagaimana terdahulu disampaikan oleh Prof. Mahfud MD selaku hakim MK, maka dengan dasar itu pula, mutatis mutandis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Constititutional complaint dan confirmatif of constitution atau lainnya.

Dengan demikian, pengujian Perppu yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terdahulu sekali lagi menurut pendapat saya tidaklah tepat, oleh karenanya pada masa sekarang dan yang akan datang bilamana terdapat masyarakat siapapun itu yang menguji Perppu termasuk Perppu Ormas didalamnya, sekalipun dianggap memiliki legal standing, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan tidak diterima atau bahkan menolaknya dengan dasar bukan kewenangannya.

Penulis : Alungsyah 085755288382 Praktisi hukum, Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES