DPR Gunakan Hak Angket, Bukan "Kiamat" bagi KPK
Cari Berita

Advertisement

DPR Gunakan Hak Angket, Bukan "Kiamat" bagi KPK

Jumat, 07 Juli 2017

Alungsyah
Indikatorbima.com - Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di tujukan kepada lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hak mutlak DPR yang di jamin oleh Konstitusi. Terkait hal itu, tidak sedikit komentar dan tanggapan yang berdatangan, salah satunya datang dari Alungsyah, Praktisi/pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jum'at, (7/7/17).

Alungsyah mengatakan bahwa, hak angket adalah hak mutlak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, atau hal strategis lainnya.

"Jadi dalam hemat saya, termasuk KPK sekalipun harus tunduk dan patuh terhadap hak yang di miliki oleh daulat rakyat tersebut" Tuturnya.

Semantara itu, terkait dengan proses pemanggilan yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK, Alungsyah berpendapat bahwa KPK harusnya hadir tanpa harus takut dengan apapun.

"Selama hak tersebut digunakan dalam rangka untuk mengevaluasi dan menanyakan kinerja KPK, maka KPK tidak perlu cemas dan merasa khawatir akan hak itu. Toh saya rasa juga setiap lembaga dalam bingkai trias politika itu sudah ada tupoksinya masing-masing, garis pembatasnya pun jelas" terangnya.

"KPK harus datang dan tidak perlu takut dengan hak tersebut, biar semuanya clear dan transparan dalam menjalankan tugasnya" tambahnya.

Sementara ketika di singgung terkait dengan apa yang akan menjadi goalnya DPR terhadap hak angket tersebut, Alungsyah mengatakan bahwa goalnya kemungkinan ada dua, yaitu pembubaran terhadap lembaga KPK atau malah implikasinya akan dilakukan revisi terhadap UU KPK yang selama ini disinyalir bermasalah terhadap beberapa pasal.

"Nah kalau itu, paling arahnya tidak jauh dari pembubaran terhadap KPK, sebab kalau kita lihat secara angket yang di tujukan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, maka akan berujung kepada pemberhentian (impech) kepada presiden, dan goalnya angkat sepertinya juga begitu" Tutup Alung yang juga seorang penulis ini.

Namun demikian, Alungsyah menyarankan agar DPR benar-benar menggunakan hak angketnya pada jalan yang benar sesuai dengan fungsi hak anget tersebut.

"Oleh karenanya, saran saya harus spesifik penggunaan dari hak angket itu terhadap KPK, karena bisa jadi hak itu bisa di salah gunakan untuk balas dendam belaka" jelasnya.

Pewarta : Furkan