Ambang Batas Capres 20%, Bukti Nyata Melanggar UUD 45
Cari Berita

Advertisement

Ambang Batas Capres 20%, Bukti Nyata Melanggar UUD 45

Sabtu, 22 Juli 2017

Foro : Alungsyah
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan Umum (Pemilu) dengan memilih opsi A yaitu dengan ketentuan bahwa Presiden threshold 20-25 %, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. Maknanya ambang batas pemilihan presiden sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional.

Adapun fraksi yang menyetuji opsi A ini ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Atas pengesahan RUU tersebut, setidaknya berimplikasi pada mundurnya beberapa fraksi di DPR dikarenakan memilih opsi B dengan ambang batas sebesar 0% diantaranya ialah, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Bahkan penampakan yang paling mengejutkan ialah dengan keluarnya wakil ketua DPR Fadli Zon dari ruang sidang paripurna Karena tidak menginginkan keputusan diambil melalui mekanisme voting, sehingga akhirnya mau tidak mau menyerah dengan keadaan suara minoritas.

Sebelumnya, presiden akan menandatangani RUU yang dimaksud kemudian di muat dalam lembaran negara, maka saat itu juga Undang-Undang efektif berlaku dan siap untuk diterapkan pada pemilu 2019 mendatang. Akan tetapi pertanyaan yuridisnya ialah, apakah norma yang mengatur soal ambang batas capres inkonstitusional? Jawabannya bisa ya bisa tidak, karena inkonstitusional atau tidaknya hanya Mahkama Konstitusi (MK) yang bisa menentukan norma yang terdapat dalam UU pemilu itu. Tetapi sebagai pengingat jika MK konsisten dengan putusannya terdahulu, maka sudah dipastikan norma itu bertentangan. Dalam kacamata hukum saya, adanya pembatasan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap konstitusi. Karena logika sehat bagaimana mungkin setiap partai politik (parpol) tidak memiliki hak yang sama untuk mengajukan kandidat terbaiknya menuju RI 1 dan RI 2.

Padahal dalam putusan MK No. 14 tahun 2013 jo pasal 6a ayat 2 UUD 45 jelas disana dikatakan bahwa setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Artinya dari ketentuan putusan dan pasal itu mengamanahkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional masing-masing parpol. Singkatnya ambang batas "haram" hukumnya diberlakukan.

Selain itu ketentuan ambang batas ini disinyalir untuk menjegal partai-partai yang memiliki suara minoritas khususnya di parlemen, agar tidak dapat mencalonkan kandidatnya dan tidak serta merta pula menjamin bahwa sistem presidensial kita akan kuat, bahkan sebaliknya menimbulkan kegaduhan seperti pada pengalaman sebelumnya.

Dengan demikian efektif tidaknya suatu pemerintahan dalam hal ini presiden bukanlah ambang batas yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga guna meluruskan pemaknaan itu mestinya bagi parpol atau setiap warga negara siapapun itu harus "bergotong royong" membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi untuk di telaah lebih lanjut, karena jelas ketentuan yang mengatur soal ambang batas tersebut sungguh telah tidak masuk diakal dan mengabaikan UUD 45 dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Penulis : Alungsyah Praktisi Hukum, Sidin constitution, A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES