Bayang-Bayang Kerajaan Dan Nuansa Demokratisasi Dana Mbojo
Cari Berita

Advertisement

Bayang-Bayang Kerajaan Dan Nuansa Demokratisasi Dana Mbojo

Jumat, 16 Juni 2017


Kerajaan atau kesultanan adalah Pemerintahan yang diperintah atau dibawah kekuasaan seorang Raja atau Sultan. Raja memiliki kekuasaan yang absolute dalam semua hal di pemerintahan. Sementara itu, Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.

Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Artinya system demokrasi mengandung arti ketidak absolutan pada posisi atau jabatan apapun. Secara umum Kerajaan sebagai system pemerintahan tidak bertentangan dengan demokrasi sebagai system social yang mendasari sikap pemerintahan dan kerakyatan. Pertentangan akan terjadi apabila system yang diterapkan di Kerajaan atau kesultanan mengekang serta tidak memberi kebebasan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam mengakses kehidupa, baik dicita-citakan secara pribadi maupun secara kelompok.

Daerah Bima adalah daerah yang pernah merasakan kedigdayaan eksistensi kerajaan bahkan sampai keslutanan, yakni ketika Kerajaan Bima resmi menganut agama islam. Sebagai daerah yang berbudaya kerajaan merupakan merupakan salah salah satu identitas masyarakat Bima (mbojo) baik itu kabupaten maupun kota. Keberadaan kerajaan atau kesultanan di tanah Bima, secara historis merupakan kebanggaan bagi semua, bukan hanya masyarakat Bima secara khusus, tetapi Islam dan Indonesia secara umum. Kerajaan Bima merupakan entitas yang menyatukan masyarakat secara kultur, sehingga problem, baik konflik dan kesenjangan sosial dapat dengan mudah teratasi karena masyarakat secara umum memiliki kepatuhan pada satu sistem kekuasaan (power system) yakni kekuasaan kerajaan (kingdom power). Di era penjajahan kerajaan bima menjadi salah satu kekuatan perlawanan bangsa Indonesia yang ikut memperkuat perlawanan terhadap penjajah demi cita-cita untuk merdeka.

Seperti diketahui bersama Bima adalah daerah yang hampir 90 persen penduduknya adalah beragama Islam. Dari uraian sebelumnya kita patut bangga serta mengakui power kerajaan dalam mengelola system social masyarakat Bima. Bangga karena otoritas sebuah entitas yang disebut kerajaan bima dapat secara mudah menhegemoni rakyat, sehingga segala titah dapat terlaksana. Mengakui, karena kerajaan memeberi kontribusi yang amat besar bagi perkembangan, kemajuan, ketertiban dan keharmonisan bagi masyarakat, agama dan bangsa Indonesia. Secara umum, dulunya wilayah kekuasaan kerajaan mencakup seluruh daerah Bima (mbojo) termasuk daerah yang sekarang disebut kabupaten dan kota bima.

Kota Bima yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 secara resmi menjadi daerah otonom tersendiri, sementara melalui undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii dalam wilayah daerah- daerah tingkat i bali, nusa tenggara barat dan nusa tengggara timur, dimana didalamnya juga membubarkan Bima sebagai daerah Swapraja. maka secara administratif masyarakat Bima yakni kabupaten dan kota adalah berbeda, namun mari kita lihat meski telah dibubarkan dalam konteks administratif, namun secara cultural kerajaan masih memiliki pengaruh (power) terhadap masyarakat. kebenaran hal ini dapat ditinjau dari salah satu indikator besar, yakni indikator politik. Kalau kita telaah di wilayah hukum kota Bima, mungkin pengaruh kerajaan sudah tidak terlalau kuat, sewalaupun keluarga kerajaan masih memiliki basis masa yang kuat untuk meraih kekuasaan sewalaupun sosok yang dipilih tidak memiliki latar belakang pengalan mempuni serta prestasi dan gagasan yang gemilang. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bima, dalam seluruh perhelatan pemilihan Bupati Bima yang juga diikuti oleh salah satu anggota keluarga kerajaan, selalu masih menjadi pilihan utama bagi rakyat kabupaten Bima. Terlepas dari itu kerajaan masih memiliki pengaruh kuat kepada kedua wilayah. Masyarakat kabupaten Bima masih memiliki kepercayaan yang kuat akan kekuatan spritual yakni keturunan kerajaan untuk memipin daerah yang disebut Dana Mbojo.

Pasca reformasi Indonesia secara murni menganut sistem demokrasi pancasilais. Demokrasi memiliki esensi persamaan hak dan kemerdekaan bagi setiap individu dalam segala proses berbangsa dan benegra, termasuk dalam proses politik dalam menentukan kepemimpinan disuatu daerah. Sebagai daerah bagian dari Indonesia, Bima sepatutnya memegang teguh nilai luhur yang menjadi budaya atau doktrin kerajaan dari sejak dahulu, sehingga seluruh elemen harus mengingat dan menghargai eksistensi kerajaan, termasuk kepada keluarga dan keturunannya. Namun sebagai daerah yang juga menjadi bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia, maka menjujung tinggi persamaan hak dan kemerdekaan individu adalah juga menjadi kewajiban bagi siapapun sebagai bentuk penegasan system demokrasi yang dianut dan diterapkan dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Bima, termasuk proses politik.

Pengakuan dan penghargaan terahadap sejarah yakni eksistensi kerajaan bima dan keluarganya adalah penting menjadi penegasan identitas sebagai daerah yang berbudaya dan memiliki sejarah. Namun menjadikan kerajaan, raja dan keturunan sebagai entitas mutlak pemilik hak dalam kepemimpinan di tanah mbojo adalah salah besar. Apabila ada dan bahkan terjadi pembiaran paradigma, bahwa keturunan keraajaanlah yang paling pantas menjadi pemimpin dan pengelola mutlak daerah mbojo, maka di Bima telah terjadi pereduksian konsep nilai dan tatanan praktis dari demokratisasi yang dianut bangsa ini. Kita tidak bisa menyangkal bahwa masyarakat bima masih sangat percaya dan fanatik terhadap eksistensi kerajaan dan keturunannya, sebab keberdaan paradigma masyarakat itu adalah bukti besar bahwa kerajaan dulunya memiliki pengaruh dan peran strategis dalam banyak hal bagi pembangunan Bima dan Indonesia. Namun mari kita pahami, bangsa ini telah berbeda cara pandangan dalam membangun dirinya, termasuk Bima sebagai bagian penting bangsa Indonesia kini telah memiliki cara pandang yang sedikit berbeda tanpa menghilangkan ajaran-ajaran luhurnya. Kini kepemimpinan di Bima telah terbuka bagi siapapun asalkan dia adalah warga Bima, dalam dalam hal persamaan hak menjadi apapun di Bima, termasuk menjadi Pemimpin bagi masyarakat dan daerah Bima, secara cultural maupun adminstratif. Kalau dulu pada era kerajaan berlangsung.

Estafeta kepemiminan daerah Bima hanya dapat dimiliki oleh keturunan kerajaan atau raja itu sendiri, kalau bukan keturunan atau memiliki darah kerajaan maka tidak ada harapan untuk menjadi pemimpin bima. Berbeda halnya kini, Bima terbuka bagi siapaun. Dalam hal estafeta kepemimpinan, semua warga Bima memiliki hak untuk menentukan Pemimpinnya atau yang sekarang disebut Bupati, sebab pengangkatan pemimpin Bima kini ditentukan melalui pemilihan langsung, bukan dengan penunjukan (pengangkatan) berdasarkan keturunan. Beberapa waktu lalu, kita tentu mengetahui bahwa telah diangkat (dilantik) Saudara Yandi sebagai Jena Teke (Raja Bima). Pengangkatan ini apabila dimaknai secara cultural, maka kegiatan itu merupakan cara daerah dan masyarakat untuk mengingat jasa-jasa yang telah diperbuat kerajaan dan Raja untuk daerah Bima tercinta. Namun apabila kita telaah serta memaknai lebih dalam mengenai esensi dan urgensi kehadiran Jena Teke dalam kondisi kekinian Daerah Bima, maka kita akan melihat adanya ruang kosong, yakni sebatas aktifitas seremonial yang dampaknya sama sekali tidak memberikan nilai lebih bagi perkembangan kehidupan masyarakat dan daerah. Lalu kenapa Jena Teke tetap dilantik ? kenapa harus ada Raja Bima, padahal telah ada Bupati yang dipilih melalui mekanisme yang demokratis? pentingkah bagi masyarakat dan daerah? Pertanyaan diatas perlu kita urai dan mendapatkan pencerahan agar kita paham apakah yang terjadi selama ini merupakan kebaikan atau keburukan.

Pertama, keberadaan Jena Teke sama sekali tidak memberi kontribusi bagi proses kegiatan masyarakat. Selama beberapa periode Bupati Bima berasal dari keturunan (keluarga) kerajaan dan dalam momen tertentunya juga diangkat dan dilantik Jena Teke. Dalam keberadaan Jena Teke itu pula Bima kehilangan jati dirinya, kehilangan inspirasinya. Kehadiran Jena Teke justru tidak menghadirkan nuansa damai. kesenjangan social tetap terjadi di daerah Bima, dan justru meningkat. Kita dapat melihat sendiri, konflik fisik antar kampung sampai mengorbankan banyak nyawa, aksi terorisme, narkoba merajalela, pencurian dan masih banyak kejadian buruk lainnya yang secara intens menerjang daerah Bima. Kita tidak dapat menutup mata bahwa bukan hanya Bima yang mendapat persoalan kedaerahan seperti itu, juga tidak patut apabila hanya menyalahkan kelompok tertentu apalagi pemerintah secara mutlak, padahal persoalan daerah juga merupakan tugas bersama. Namun kita juga tidak boleh menutup mata untuk mempertanyakan dimanakah kekuatan kultur kerajaan dulunya yang mampu menghadirkan ketertiban dalam masyarakat, dimanakah kewibawaan Jena Teke yang dipatuhi masyarakat secara menyeluruh. Intinya Jena Teke sudah tidak mampu hadir menginspirasi, dia hadir ketika momentum dirinya butuh.

Kedua, Menurut system ketatanegaraan Indonesia, Pemimpin daerah Bima adalah Bupati di Kabupaten dan Wali Kota Di Kota. Keberadaan Jena Teke sebagai entitas yang diyakini serta diniatkan sebagai pemimpin Bima, dapat berpotensi mereduksi system demokrasi yang dianut serta dapat melemahkan kepemimpinan yang sah secara konstitusional. Tentu prediksi ini lebih berpotensi besar apabila kepemimpinan Bima secara demokratis (Bupati/wali kota) bukan dipegang oleh keturunan atau keluarga kerajaan. Memaknai kembali uraian sebelumnya, menurut saya keberadaan Jena Teke lebih pada kepentingan mobilitas politik dari pada kepentingan kultur dan urgensial kedaerahan. Berbeda halnya apabila keberadaan Jena Teke selama ini dibuktikan dengan manfaatnya bagi masyarakat dan daerah. Namun kehadiran justru mengadirkan ruang kosong, yakni sebatas seremonial belaka. Lalu ada kepetingan apa kalau bukan kepentingan mobilitas politik. Dalam system ketatanegaraan kita keberadaan Jena Teke justru berpotensi melemahkan kepemimpinan yang sah menurut hukum positif Indonesia.

Ditelaah dari perspektif demokrasi, mengakui serta melestraikan eksistensi Jena Teke kini adalah mereduksi system demokrasi sebagai konsesnsus dasar bangsa ini. Demokrasi harus dirawat dan dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk bersatunya persespsi sebagai Negara hukum yang memiliki landasan kuat berdemokrasi. Keberadaan Kerajaan secara kultur sah-sah saja, dan sangat baik untuk dperthankan, namun apabila keberadaan kerajaan (Jena Teke) tidak memiliki manfaat bahkan justru mengekang kebebasan berfikir dan bersikap, maka, Secara substantif Jena Teke harus ditiadakan dari daerah Bima. Cukup ajaran luhurnya yang kita pertahankan. Keberadaan Jena Teke Justru melestraikan belenggu sudut pandang ketidaksamaan hak, ketidak percayaan diri individu yang justru berpotensial untuk mengelola daerah serta akan mematikan hak dan potensi putra Bima lainnya yang justru memiliki gagasan dan prestasi yang memadai untuk memimpin Bima. Sebab keberaaan Jena Teke hanya dipercaya namun tidak memiliki manfaat


Penulis : Andi Kurniawan